Semarang, jateng.bps.go.id — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Salah satunya melalui Sosialisasi SE2026 pada kegiatan bertajuk “Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026” yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, dengan difasilitasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 4 Juni 2026 di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, diikuti oleh peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Acara dibuka oleh Kepala Biro Kesejahteran Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah, Samsudin Isnaini yang sekaligus membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah. Gubernur berharap agar seluruh pelaku usaha di Jawa Tengah dapat memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH.
Kepala BPJPH Jawa Tengah, Ika Efrilia dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pada kesempatan tersebut, Istiqomah sebagai narasumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah memapaparkan materi dengan tema “Data Akurat, Ekonomi Hebat”. Dalam paparannya, Isti menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh OPD dan lembaga di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam menyukseskan SE2026. Isti juga menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPJPH adalah langkah yang tepat, karena salah satu data hasil SE2026 nantinya akan digunakan oleh BPJPH, yang dapat dilihat dari salah satu rincian pertanyaan dalam kuesioner SE2026 yang memuat pertanyaan “apakah usaha menghasilkan produk bersertifikat halal dari BPJPH?”.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026, sekaligus pentingnya dukungan data ekonomi yang akurat melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha yang tertib, berdaya saing, dan sesuai regulasi. Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkenalkan peran strategis SE2026 dalam menyediakan data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.