Peran BPS dalam Penyelesaian Masalah Demokrasi Jawa Tengah - Berita dan Siaran Pers - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : http://s.bps.go.id/skdjateng2025

Antrian online layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah melalui: https://s.id/antrianonlinebpsjateng

Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Beranda

Produk - Berita dan Siaran Pers

Peran BPS dalam Penyelesaian Masalah Demokrasi Jawa Tengah

22 Juli 2024 | Kegiatan Statistik Lainnya

Berita Versi Audio

UNGARAN, jateng.bps.go.id - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang berdasarkan fact based information, membutuhkan kerjasama antar instansi pemerintah, dan disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah.

IDI Jawa Tengah 2023 lebih tinggi dibanding IDI Nasional. Setiap aspek IDI Jawa Tengah 2023 juga lebih tinggi dibandingkan semua aspek nasional maupun provinsi. Meskipun nilai IDI Jawa Tengah tahun 2023 sudah tinggi yakni sebesar 80,87, nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 84,79.

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih memaparkan kondisi IDI Jawa Tengah dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Masalah Demokrasi Jawa Tengah pada Senin, 22 Juli 2024 di Hotel C3 Ungaran. Endang menjelaskan bahwa IDI tidak bisa dikira-kira karena merupakan kondisi yang sebenarnya. Salah satu aspek yang menyebabkan penurunan terbesar nilai IDI Jawa Tengah tahun 2023 adalah aspek kapasitas lembaga demokrasi.

FGD ini dibuka oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Agung Kristianto. Acara yang dipandu oleh moderator Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Semarang, Suyana tersebut dihadiri oleh peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Dewan, MUI, perwakilan partai politik, dan media massa. (HUMAS-Yan/Tro)

Berita dan Siaran Pers Terkait