Semarang, jateng.bps.go.id — Dalam rangka mempersiapkan tahap penilaian visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Internalisasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Aula BPS Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/11).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Indra Ashoka Mahendrayana, SE., MH., Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yang memaparkan pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam paparannya, Indra Ashoka menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi KIP.
“Kegiatan Monev KIP ini bukan sekadar ajang penilaian, tetapi sarana refleksi sejauh mana badan publik telah menjalankan prinsip transparansi kepada masyarakat,” ujar Indra.
Ia menjelaskan, tahapan Monev 2025 meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui sistem E-Monev Komisi Informasi, penilaian terhadap website dan media sosial, uji kompetensi dan visitasi, serta uji publik yang akan menentukan penerima KIP Award 2025.
Selain memaparkan mekanisme penilaian, Ketua Komisi Informasi juga menekankan pentingnya inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam layanan publik. Menurutnya, badan publik perlu memanfaatkan berbagai platform digital secara efektif agar informasi mudah diakses masyarakat, termasuk penyediaan sarana ramah disabilitas dan dukungan anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Keterbukaan informasi bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagaimana badan publik hadir memberikan layanan informasi yang cepat, mudah, dan inklusif,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, BPS Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kesiapan dalam menghadapi tahapan visitasi penilaian keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.