BPS Provinsi Jawa Tengah

Informasi Dikecualikan

Informasi Dikecualikan
Uji Konsekuensi

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK
MENURUT KEPKA BPS NO.145 TAHUN 2014

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
1	Informasi hasil rapat pada Badan Pusat Statistik	a. laporan;
		b. catatan rapat;
		c. risalah pembahasan peraturan;
		d. slide presentasi; dan/ atau
		e. rekaman suara/ pembicaraan, transkripsi rekaman suara dan keputusan rapat.
2	Surat-surat pada Badan Pusat Statistik	a. surat surat;
		b. memorandum;
		c. disposisi;
		d. nota dinas; dan
		e. naskah dinas lainnya.
3	Surat-surat atau dokumen Badan Pusat Statistik yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.	a. Draft Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L);
		b. Exercise/perhitungan RAPBN Badan Pusat Statistik (sebelum disampaikan dan dibahas DPR);
		c. Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit;
		d. Dokumen penggadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain);
		e. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);
		f. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan;
		g. Rencana pembelian tanah/properti (lokasi, pemilik, NJOP, dan lain-lain);
		h. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses;
		i. Laporan keuangan Badan Pusat Statistik yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor;
		j. Laporan pengaduan dan identitas pelapor pelanggaran/penerimaan gratifikasi yang dilakukan pegawai Badan Pusat Statistik;
		i. Surat/ dokumen berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan Badan Pusat Statistik selama proses peradilan berlangsung.
4	Data dan informasi terkait kegiatan statistik.	Seluruh data individu hasil sensus, survei dan kegiatan statistik lainnya.
5	Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negen.	a. Dokumen perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan
5		b. Draft-draft Memorandum of Understanding (MoU) yang masih dinegosiasikan.
6	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.	a. Rekam medis;
		b. Rahasia Kedokteran terkait dengan pasien kecuali di tentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
		c. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, Executive Brain Assesment, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
		d. Identitas individu hasil seleksi mahasiswa STIS;
		e. Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai BPS yang mengikuti pendidikan formal dan informal;
		f. Nilai individu hasil pelaksanaan pendidikan formal dan informal;
		g. Proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian;
		h. Daftar Penilaian Kinerja Pegawai;
		i. Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional;
		j. Proses pengangkatan pejabat struktural;
		k. Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS;
		l. Proses pemberhentian PNS;
		m. Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;
		n. Hasil pemeriksaan pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;
		o. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS);
7	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi.	a. Sistem Keamanan Elektronik;
		b. Sistem Manajemen database;
		c. Bandwidth management;
		d. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center;
		e. Konfigurasi data center;
		f. Internet Protokol (IP) address private; dan
		g. Lokasi server.

SK Daftar Informasi Dikecualikan 2020.pdf

SK Daftar Informasi Dikecualikan 2019.pdf

SK Daftar Informasi Dikecualikan 2018.pdf

Dalam hal adanya permohonan informasi publik dikecualikan :
1.    PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan PPID BPS dalam mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
2.    PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan PPID BPS dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
3.    PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Informasi Dikecualikan

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan