BPS Provinsi Jawa Tengah

PPID

Tentang PPID
Visi dan Misi
Organisasi PPID
Tugas dan Fungsi PPID
Kontak PPID

Surat Keputusan Penetapan PPID 2022.pdf

Surat Keputusan Penetapan PPID 2021.pdf

Surat Keputusan Unit Pendukung PPID 2021.pdf

Surat Keputusan Penetapan PPID 2020.pdf

Surat Keputusan Unit Pendukung PPID 2020.pdf

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Direktur Diseminasi Statistik sebagai PPID dan pendukungnya dengan Kepka No 240 tahun 2011. Pada tahun 2011 PPID yang dibentuk baru melingkupi BPS Pusat.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID dan Kepka No 228 tentang Pendukung PPID, dan Kepka 229 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal BPS.

- Laporan PPID tahun 2021.pdf

- Laporan PPID tahun 2020.pdf

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju

Misi
1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi

PPID DI LINGKUNGAN BPS

(Kepka 227/2014, Kepka 228/2014, Kepka 229/2014)

Pejabat	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pengarah	Ka BPS	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Kab/Kota
Pertimbangan	Sestama; Dep Bid MIS ; Irtama
Atasan PPID	Sestama	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Provinsi
PPID	Karo Humas dan Hukum	Kabag TU	Kasubag TU
Wakil PPID	Direktur Diseminasi Statistik	-	-
Bidang Perencanaan	Biro Bina Program
Bidang Administrasi Keuangan	Biro Keuangan	Bag TU	Subag TU
Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	Bag Humas	Bid Stat Sosial; Bid Stat Produksi; Bid Stat Distribusi; Bid Neraca Wilis	Seksi Stat Sosial; Seksi Stat Produksi; Seksi Stat Distribusi; Seksi Neraca Wilis
Bidang Informasi Diseminasi Data	Dit Diseminasi Statistik	Bid IPDS	Seksi IPDS
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Hukum dan Organisasi
Bidang Pelayanan Pengadaan	Biro Umum
Bidang Pelayanan Pengadaan secara elektronik	Direktorat Sistem Informasi Statistik

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No227 Tahun 2014, tentang PPID di Lingkungan BPS, telah ditetapkan tugas dan fungsi PPID BPS, sbb:

Bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik di lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.
Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi, PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Isian Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik yang meliputi:
- informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
- informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,
- informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
- informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi public
Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS untuk memenuhi permohonan Informasi Publik.
Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tersebut dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak.
Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Bagian Umum

BPS Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang, 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805

Fax. 024 - 8311195

E-mail : jateng@bps.go.id

jateng.bps.go.id

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

PPID

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan