Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 62.50 | 62.50 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 81.25 | 43.75 | 43.75 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 75.00 | 58.33 | 41.67 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 12.50 | 0.00 | 25.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharus- kan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 78.26 | 82.61 | 86.96 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya | 50.00 | 100.00 | 87.50 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 80.00 | 70.00 | 50.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 53.13 | 81.25 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 25.00 | 100.00 | 41.67 |
Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 92.95 | 87.18 | 87.18 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih | 60.00 | 97.32 | 97.32 |
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 89.65 | 89.60 | 89.60 |
Voters turnout | 73.24 | 80.04 | 80.04 |
Perempuan terpilih di DPRD provinsi | 73.33 | 63.90 | 62.67 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 0.00 | 0.00 | 30.43 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu | 100.00 | 77.27 | 77.27 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 73.42 | 92.41 | 92.41 |
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan | 94.58 | 95.50 | 98.90 |
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD | 100.00 | 82.36 | 0.00 |
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif | 96.43 | 60.71 | 60.71 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
% perempuan dalam kepengurusan partai politik | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 0.00 | 55.26 | 60.53 |
Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif | - | - | - |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif | - | - | - |
Keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 0.00 | 100.00 | 0.00 |