Perkuat Kolaborasi, Plt Kepala Jawa Tengah Laksanakan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah - Berita dan Siaran Pers - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : http://s.bps.go.id/skdjateng2025

Antrian online layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah melalui: https://s.id/antrianonlinebpsjateng

Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Beranda

Produk - Berita dan Siaran Pers

Perkuat Kolaborasi, Plt Kepala Jawa Tengah Laksanakan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah

14 Mei 2025 | Kegiatan Statistik Lainnya

Berita Versi Audio

SEMARANG, jateng.bps.go.id - Dalam upaya mewujudkan salah satu visi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu "Menjadi Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas ", Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, bersama jajaran pada Rabu, 14 Mei 2025 melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Pada kesempatan tersebut, Endang memaparkan Data Indikator Strategis serta capaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2025. "Pertumbuhan tertinggi berdasarkan lapangan usaha terjadi pada sektor pertanian yang mencapai 22,75 persen. Namun demikian, kontribusi terbesar terhadap perekonomian masih berasal dari sektor industri dengan andil sebesar 33,63 persen (q-to-q). Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga utamanya kelompok makanan dan minuman jadi", demikian Endang menjelaskan.

Sementara itu Ahmad Luthfi yang didampingi jajaran OPD terkait menyambut baik audiensi tersebut dan meminta agar BPS Provinsi Jawa Tengah terus memberikan data-data strategis yang akurat, serta masukan kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan yang ditetapkan semakin tepat.

Berita dan Siaran Pers Terkait