Provinsi Jawa Tengah

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : s.bps.go.id/skdjateng2024

Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui Layanan Statistik Fast Response (LATIFA) WA 0815-6770-1212, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah

15 November 2024 | Kegiatan Statistik Lainnya

Berita Versi Audio

SEMARANG, jateng.bps.go.id - Bagaimana Forkopimda menjaga kondusifitas wilayah menjelang Pilkada serentak tahun 2024 dan penetapan upah minimum tahun 2025 serta isu Pemutusan Hubungan Kerja di Jawa Tengah, menjadi tema dalam rapat Forkopimda yang dilaksanakan pada Jumat, 15 November 2024 di Gedung Sasana Widya Praja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Rapat yang dibuka oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah.

Dalam kesempatan ini Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih memaparkan indikator strategis Provinsi Jawa Tengah 2024. Dalam paparannya, Endang menyampaikan bahwa data BPS digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk keperluan penghitungan upah minimum. BPS tidak melakukan kegiatan survei khusus yang ditujukan untuk mengumpulkan data guna penghitungan upah minimum dan penentuan formula merupakan wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Berita Terkait