Provinsi Jawa Tengah

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : http://s.bps.go.id/skdjateng2025

Antrian online layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah melalui: https://s.id/antrianonlinebpsjateng

Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Dukung Penghitungan DAU, BPS Provinsi Jateng Gelar Rekonda IKK Tahun 2024

20 Mei 2024 | Kegiatan Statistik

Berita Versi Audio

SEMARANG, jateng.bps.go.id - Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu indikator yang dihasilkan BPS, berupa indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan bangunan konstruksi antar daerah sekaligus merupakan komponen utama Faktor Penyesuaian dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rekonsiliasi Daerah (Rekonda) Data IKK 2024 untuk meyakinkan kebenaran data, memberikan informasi pendukung, serta menyamakan persepsi kualitas agar keterbandingan data antar kabupaten/kota dapat lebih konsisten dan terjelaskan.

Tahun 2024 merupakan kali pertama Rekonda data IKK dilaksanakan secara hybrid. Sebanyak 16 peserta dari BPS Provinsi dan 35 peserta dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah mengikuti Rekonda data IKK 2024 di kantor BPS Provinsi Jawa Tengah, dipandu melalui online zoom meeting oleh 2 orang fasilitator dari BPS Pusat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 20-22 Mei 2024 ini dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan. Dalam sambutannya, Dadang menyampaikan apresiasi untuk tim IKK kabupaten/kota dan provinsi yang telah mengawal kegiatan Rekonda IKK tahun lalu sehingga BPS Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari BPS sebagai penyelenggara Rekonda IKK terbaik secara nasional tahun 2023. Dadang berharap, upaya peningkatan kualitas data IKK dapat terus dilakukan dengan komitmen bersama dari BPS kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

Berita Terkait