Provinsi Jawa Tengah

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : http://s.bps.go.id/skdjateng2025

Antrian online layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah melalui: https://s.id/antrianonlinebpsjateng

Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Menteri Susi: Data BPS Ibarat Backbone

22 Oktober 2018 | Kegiatan Statistik Lainnya

Berita Versi Audio

Derap langkah mantap seorang perempuan memasuki Flores Ballroom Hotel Borobudur, di mana seluruh kepala BPS kabupaten/kota di Indonesia berkumpul, berhasil membangunkan semangat para peserta yang sudah hadir sejak tadi pagi (22/10). Tepuk tangan riuh para peserta menyambut sosok perempuan yang berhasil menenggelamkan kapal-kapal asing di Indonesia.
Dialah Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti yang hadir di acara Rapat Teknis (ratek) Kepala BPS Kabupaten/Kota Tahun 2018. Didampingi Adi Lumaksono, Sekretaris Utama BPS, Susi memberikan keynote speech pada acara tersebut. "Sangat disayangkan kalau ada pejabat negara yang mempertanyakan kesahihan data negara kita. Tanpa data, pembangunan itu akan menjadi asal-asalan," kata Susi bersemangat.
Susi mengaku instansinya sangat mengandalkan data yang dihasilkan BPS, apalagi saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) sedang membangun Satu Data KKP. "Data BPS menjadi initial titik tumpu dalam mengakses kinerja kita. Mungkin belum semua terdaftar tapi the basic data untuk mengambil keputusan, rencana, program. Aplaus utk BPS," ujarnya.
Menteri Susi mengatakan bahwa jajarannya sedang berpacu melawan illegal fishing. "Dalam survei yang dilakukan BPS, rumah tangga nelayan berkurang hampir 50 persen. Ini puzzle yang kita mesti lawan, illegal fishing," lanjutnya. Dengan data yang sudah dipegangnya, ia pun mengambil kebijakan untuk melawan illegal fishing, salah satunya menenggelamkan kapal-kapal asing.
"Keberhasilan KKP tidak mungkin di-present ke publik kalau tidak punya data. Di situ BPS punya peran penting. Tanpa data-data itu, kita juga tidak bisa bicara meyakinkan bahwa peran kita benar. Di sinilah BPS berperan untuk menjaga policy untuk tidak wrong direction," tambah Susi. "Policy yang baik di KKP depending dari data BPS. Kredibilitas data BPS sangat penting. Akan saya jaga karena ini on the right track. Data BPS backbone untuk apa yang kita kerjakan," tegasnya.

Berita Terkait